AOTM: September
Krisis Keamanan Pangan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya para pelajar. Besarnya jumlah penerima manfaat membuat keamanan makanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Persoalan ini kemudian menjadi perhatian setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan di berbagai daerah. Bulan September tahun ini juga dibuka dengan kasus keracunan massal yang menghebohkan publik. Selasa (01/09) setelah menyantap makanan MBG, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, dilaporkan mengalami keluhan seperti mual, muntah, pusing, diare, hingga sesak napas setelah mengonsumsi MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 748 santri terdampak atas kejadian ini. Dalam pemeriksaan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, dugaan keracunan MBG di Sidoarjo ini adalah kelalaian yang disengaja. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga menyangkut keamanan makanan yang diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Kasus di Sidoarjo bukan satu-satunya kejadian yang menjadi perhatian. Di Blora, sebanyak 19 siswa dilaporkan mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi susu dalam menu MBG. Di Pati, ratusan siswa dan guru dari sejumlah sekolah mengalami keluhan mual dan diare setelah menyantap MBG, hingga pemerintah daerah menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Sementara itu, di Karo, Sumatera Utara, seorang siswi diduga mengalami gangguan ingatan hingga 70% setelah menjalani perawatan akibat kasus keracunan MBG sebulan sebelumnya. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian Komisi IX DPR dan BGN diminta memastikan penanganan serta pembiayaan perawatan korban. Rangkaian kejadian tersebut membuat keamanan pangan, pengawasan penyediaan makanan, penanganan korban, dan keterbukaan informasi menjadi aspek penting yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan penyediaan makanan memenuhi standar keamanan, sementara informasi mengenai kejadian dan hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
25 jam Erupsi Gunung Anak Krakatau
Getaran pada kaca dan pintu, menjadi pengingat awal sebelum terjadi eskalasi besar gunung Anak Krakatau pada Jum’at (04/09) tepatnya pada pukul 23.07 WIB. Erupsi yang terjadi selama 25 jam ini mencapai puncak gempa letusan hingga 70 mm dengan durasi 21.600 detik. BMKG mengidentifikasi sebaran abu vulkanik menjangkau sedikitnya enam provinsi di pulau Jawa dan Sumatra, meliputi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu dan Sumatera Barat. Tak hanya menghambat mobilisasi, fenomena lava fontain juga mengakibatkan masyarakat setempat hingga kini masih dihantui oleh potensi gempa susulan yang masih tinggi. Per 11 September 2026, status Level III (Siaga) masih berlaku. Menanggapi hal ini, Mendagri menyiapkan mekanisme penyaluran sejumlah bantuan ke wilayah terdampak melalui dua skema. Skema pertama dilakukan berdasarkan usulan resmi dari pemerintah daerah terkait kebutuhan logistik di lapangan. Lalu yang kedua merupakan inisiatif langsung dari pemerintah pusat apabila ditemukan daerah yang membutuhkan bantuan, tetapi belum mengajukan permohonan, terutama bagi daerah dengan keterbatasan anggaran. Bentuk bantuan berupa penyaluran uang dan beras per minggu hingga kerjasama dengan instansi teknis terkait dalam pendistribusian logistik kesehatan kepada masyarakat.
Pada waktu yang berdekatan, kabar duka juga datang dari rekan-rekan jurnalistik. Speedboat yang membawa 5 jurnalis bersama 3 orang kru kapal berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Senin (07/09) sekitar pukul 14.00 WIB hilang kontak di Selat Sunda. Komunikasi terakhir korban terjadi bersama jurnalis Lampung sekitar pukul 14.42 WIB. Korban termasuk diantaranya jurnalis Antara, M. Bagus Khoirunnas (28 tahun); jurnalis Merdeka Ari Basuki (52); jurnalis iNews Yudhis (43); Firdaus Wajidi (42), jurnalis Anadolu; dan jurnalis lepas Donal Husni (51); kapten kapal Warta (55), anak buah kapal Surakman (60), serta Heriyanto (49), pemandu perjalanan. Sabtu (12/09) sekitar 345 km dari Gunung Anak Krakatau, ditemukan jasad pria yang diidentifikasi sebagai Surakman, di Pulau Enggano, Bengkulu. Setelah sepuluh hari pencarian, Operasi SAR gabungan terhadap para korban resmi dihentikan pada Kamis (17/09), dan dihari yang sama diadakan doa bersama sebagai bentuk prihatin dan bela sungkawa untuk para korban. Hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan mengenai 7 korban lainnya. Dewan Pers turut menanggapi bahwa 5 orang jurnalis yang hilang pantas dijuluki pahlawan pers mengingat jasa para korban dalam berupaya menyajikan foto-foto terbaik untuk publik.
Bayang-bayang OPM dari Intan Jaya hingga Puncak Jaya sepanjang September
Rabu (09/09) menjadi hari terakhir bertugas bagi tiga ASN Dinas Pertanian, ketiganya merupakan Apradi Rapi (49), Alfonsius Albinus (35), dan Wili Mbuik (24 Ketiganya menjadi korban penembakan oleh OPM setelah menyelesaikan penyuluhan pertanian dan penyaluran bantuan peternakan kepada warga di Distrik Muliama. Kapen Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna pada wawancaranya Sabtu (12/09), mengungkap bahwa TNI Koops TNI Habema merasa prihatin atas peristiwa yang menimpa tiga petugas pemerintah tersebut. Beliau mengklaim pihaknya akan merespon cepat dengan terus berkoordinasi untuk mengungkap kejadian ini, mengejar para pelaku, dan menjaga masyarakat tetap terlindungi.
Penyelidikan kasus ini mendapat perhatian penuh karena ketiga korban tewas ketika sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah anggota DPR yang mendorong pihak berwenang untuk mengungkap siapa pelaku penembakan dan alasan di balik aksi tersebut secara lengkap. Pemerintah dan pihak keamanan diharapkan menyelidiki masalah tersebut dengan teliti dan memastikan proses hukum dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan. Pengusutan itu perlu dilakukan agar hukum tetap jelas, keamanan masyarakat tetap terjaga, dan pelayanan publik di wilayah Jayawijaya tetap berjalan dengan baik.
Menanggapi hal ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Prabowo mengambil langkah ekstra dalam menangani eskalasi konflik di Bumi Cenderawasih. Salah satunya melalui pembentukan tim gabungan investigasi lintas instansi untuk mencari fakta secara komprehensif mengenai rentetan peristiwa yang menewaskan sejumlah masyarakat sipil. Komnas HAM beranggapan jika lembaga lain belum tentu terima dengan investigasi yang hanya dilakukan oleh salah satu institusi. Hal ini diungkapkan oleh Amiruddin Al Rahab, anggota Komnas HAM, dalam diskusi tentang pelanggaran HAM berat di Jakarta, Kamis (24/09). Tak jarang klaim berbeda kerap muncul antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Ironisnya, pola ini selalu berulang setiap kali ada korban jiwa yang gugur di tanah Papua. Dua peristiwa penembakan yang terjadi berturut-turut dalam kurun sepekan di Papua Pegunungan, menjadi bukti konkret bahwa isu ini sudah terlalu kompleks untuk hanya ditangani oleh Pemerintah Daerah. Polemik Papua kini sudah melintasi batas provinsi, meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta sebagian wilayah Papua Barat Daya dan Papua Selatan sehingga atensi penuh dari pemerintah sangat diperlukan.
Reshuffle Menteri Keuangan
Baru enam hari setelah genap setahun menjabat, Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya harus melepaskan kursi panas Menteri Keuangan RI. Panggilan telepon di tengah rapat pada Senin (14/09) menjadi penanda awal babak akhir bagi sang bendahara negara. Sekembalinya dari kunjungan kenegaraan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di India, Presiden Prabowo Subianto langsung merombak jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024–2029, Presiden resmi melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya, dari yang sebelumnya duduk sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Jika ditarik ke belakang, dinamika di pos bendahara negara ini mencatatkan rekor tersendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Menteri Keuangan menjadi salah satu yang paling sering mengalami perombakan. Tercatat, Suahasil merupakan tokoh ketiga yang menduduki kursi Menkeu dalam kurun waktu kurang dari dua tahun masa pemerintahan (23 bulan). Sebelumnya, posisi ini diisi oleh Sri Mulyani Indrawati selama 11 bulan, sebelum akhirnya tongkat estafet dialihkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang memimpin selama satu tahun. Secara keseluruhan, rata-rata Presiden Prabowo merombak kabinetnya setiap empat bulan sekali, sebuah situasi yang kerap ditengarai sebagai implikasi dari dinamika koalisi gemuk pendukung pemerintah.
Di balik mendadaknya pencopotan tersebut, alasan pemecatan Purbaya perlahan menemui titik terang. Isu kuat berhembus bahwa perombakan besar-besaran (mutasi dan rotasi) ratusan pejabat internal yang sempat dilakukan Purbaya di lingkungan Kementerian Keuangan memicu gesekan tajam. Purbaya sendiri sempat mengakui secara terbuka usai serah terima jabatan bahwa pencopotannya tidak lepas dari kebijakan mutasi pejabat yang baru saja ia gulirkan. Kendati sempat memicu polemik internal, bahkan dikabarkan ada penolakan dari sebagian pejabat eselon terkait mutasi tersebut. Langkah cepat langsung diambil oleh penggantinya, Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk segera meredam gejolak pasar serta memastikan bahwa roda birokrasi dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap on-track. Menariknya, di tengah bayang-bayang overconfidence politik anggaran dan pertanyaan publik mengenai kepastian arah kebijakan fiskal ke depan, Suahasil memilih merespons keraguan publik dengan pendekatan khasnya, mengembalikan fokus kerja pada kredibilitas APBN dan pengamanan defisit di bawah 3 persen demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Komitmen ini dapat dilihat pada pertemuan bilateral antara Menkeu Suahasil dengan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti di Gedung Thamrin, Jakarta, Kamis (24/09) sore. Pertemuan ini disinyalir sebagai sinyal koordinasi fiskal-moneter yang semakin terstruktur di tengah tantangan ekonomi global.
Hunian Mewah di Balik Tembok Lapas Cibinong
Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan sekaligus pengamanan warga binaan, sehingga pengelolaan fasilitas di dalam lapas perlu mendapatkan pengawasan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Perhatian terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, muncul setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/09). Dalam inspeksi tersebut, Ombudsman menemukan beberapa bangunan yang disebut mirip dengan homestay dan rumah kluster, yang dilengkapi dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan, serta fasilitas lainnya. Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan, fasilitas olahraga, dua mobil mewah, serta akses di bagian belakang yang dianggap bisa menjadi celah keamanan. Tim Ombudsman juga melaporkan telah bertemu dengan seseorang lyang mengaku sebagai warga binaan di wilayah tersebut. Selain itu, Ombudsman menerima laporan mengenai dugaan pengenaan biaya Rp150 ribu setiap minggu di Blok A. Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman menyatakan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang tinggal di bangunan tersebut, kondisi fasilitasnya, serta kemungkinan adanya kesalahan dalam pelayanan administrasi.
Temuan tersebut selanjutnya dijelaskan lebih jelas oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyampaikan bahwa bangunan yang mendapat perhatian dari Ombudsman terletak di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dan merupakan rumah dinas untuk jabatan, bukan tempat tinggal khusus bagi warga binaan. Ditjenpas kemudian membuat tim untuk mengecek sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Pada 28 September 2026, terjadi perkembangan yang menunjukkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung. Mashudi dari Dirjen Pemasyarakatan mengatakan bahwa ada 16 bangunan, namun hanya tiga di antaranya terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), sedangkan 13 bangunan lainnya masih dalam proses pengecekan statusnya. Ditjenpas juga mengatakan akan menegakkan aturan dengan cara menertibkan atau menghancurkan bangunan yang terbukti melanggar ketentuan. Isu Lapas Cibinong kini tidak hanya tentang penampilan fasilitas yang dianggap mewah, tetapi juga terkait dengan kondisi aset, penggunaan bangunan, pemantauan warga binaan, keamanan lapas, dugaan praktik pungutan, serta tanggung jawab dalam mengelola lembaga pemasyarakatan. Karena proses pemeriksaan masih berlangsung, fakta mengenai siapa yang menggunakan setiap bangunan serta adanya pelanggaran atau tidak harus menunggu hasil pemeriksaan resmi.
REFERENSI
Antara News. (2026). Dewan Pers sebut lima jurnalis hilang kontak saat liputan Krakatau sebagai pahlawan pers. https://sultra.antaranews.com/berita/541487/dewan-pers-sebut-lima-jurnalis-hilang-kontak-saat-liputan-krakatau-sebagai-pahlawan-pers
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). BMKG terus pantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau [Siaran pers]. https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-terus-pantau-dampak-erupsi-gunung-anak-krakatau
BBC News Indonesia. (2026a). Pencarian lima jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda dihentikan. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3j4jz2nyejwo
BBC News Indonesia. (2026b). Jasad anak buah kapal yang membawa lima jurnalis ditemukan di Pulau Enggano Bengkulu, sekitar 345km dari Gunung Anak Krakatau. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gqerr1ggjo
BBC News Indonesia. (2026c). Gunung Anak Krakatau erupsi – Apakah berbahaya dan bagaimana sejarah letusannya yang pernah mengguncang dunia?. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2jzjl198zo
BBC News Indonesia. (2026d). Prabowo copot Menkeu Purbaya, tunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya – Mengapa dihubungkan dengan kredibilitas APBN? https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gv97xzxdlo
BBC News Indonesia. (2026e). Santri dan siswa di Sidoarjo diduga keracunan MBG, korban bertambah menjadi 748 orang – 'Pihak penanggung jawab harus diproses hukum'. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gk7d6r9y6o.amp
detik.com. (2026a). Terkuak alasan Purbayadicopot. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8664385/terkuak-alasan-purbaya-dicopot/amp
detik.com. (2026b). Hasil lab MBG bikin ratusan siswa Blora keracunan, Dinkes: Ada Bacillus cereus. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8679344/hasil-lab-mbg-bikin-ratusan-siswa-blora-keracunan-dinkes-ada-bacillus-cereus/amp
detik.com. (2026c). Ratusan siswa dan guru mual diare usai santap MBG di Pati. https://news.detik.com/berita/d-8655354/ratusan-siswa-dan-guru-mual-diare-usai-santap-mbg-di-pati/amp
detik.com. (2026d). Siswi keracunan MBG diduga hilang ingatan, Komisi IX DPR: BGN tanggung biaya. https://news.detik.com/berita/d-8656317/siswi-keracunan-mbg-diduga-hilang-ingatan-komisi-ix-dpr-bgn-tanggung-biaya/amp
detik.com. (2026e). Kakanwil soal temuan Ombudsman di Lapas Cibinong: Itu rumah dinas jabatan. https://news.detik.com/berita/d-8677192/kakanwil-soal-temuan-ombudsman-di-lapas-cibinong-itu-rumah-dinas-jabatan
detik.com. (2026f). 13 rumah dinas di Lapas Cibinong ternyata tak masuk data aset negara. https://www.detik.com/properti/berita/d-8683031/13-rumah-dinas-di-lapas-cibinong-ternyata-tak-masuk-data-aset-negara/amp
detik.com. (2026g). Kontak tembak dengan TNI, 4 anggota OPM di Intan Jaya tewas. https://news.detik.com/berita/d-8679714/kontak-tembak-dengan-tni-4-anggota-opm-di-intan-jaya-tewas/amp
iNews.id. (2026). Panglima TNI soal OPM: Ini separatis, harus ditumpas. https://www.inews.id/news/nasional/panglima-tni-soal-opm-ini-separatis-harus-ditumpas
Kompas.com. (2026a, September 12). TNI buru OPM penembak tiga ASN hingga tewas di Jayawijaya. https://nasional.kompas.com/read/2026/09/12/15265611/tni-buru-opm-penembak-tiga-asn-hingga-tewas-di-jayawijaya
Kompas.com. (2026b, September 12). Para wakil rakyat dorong pengusutan penembakan KKB terhadap 3 ASN Jayawijaya. https://nasional.kompas.com/read/2026/09/12/06380991/para-wakil-rakyat-dorong-pengusutan-penembakan-kkb-terhadap-3-asn-jayawijaya
Kompas.id. (2026a). Jejak erupsi Krakatau dan Anak Krakatau 1883–2026. https://www.kompas.id/artikel/jejak-erupsi-krakatau-dan-anak-krakatau-1883-2026
Kompas.id. (2026b). Sambangi Thamrin, Menkeu tegaskan sinergi untuk dorong pertumbuhan. https://www.kompas.id/artikel/sambangi-thamrin-menkeu-tegaskan-sinergi-untuk-dorong-pertumbuhan
Kurniawan, A. D. (2026). Keppres 97 P Tahun 2026: Begini landasan hukum di balik reshuffle Menkeu. Kumparan. https://kumparan.com/ahmad-dwi-kurniawan/keppres-97-p-tahun-2026-begini-landasan-hukum-di-balik-reshuffle-menkeu-28BPZYvDT10/2
Ombudsman Republik Indonesia. (2026). Ombudsman RI temukan dugaan kluster mewah dan celah keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong. https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-dugaan-kluster-mewah-dan-celah-keamanan-di-lapas-kelas-iia-cibinong
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008
Tempo. (2026a). Di balik pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. https://www.tempo.co/ekonomi/di-balik-pencopotan-menteri-keuangan-purbaya-yudhi-sadewa-2288045
Tempo. (2026b). Komnas HAM minta Prabowo bentuk tim gabungan usut konflik Papua. https://www.tempo.co/politik/komnas-ham-minta-prabowo-bentuk-tim-gabungan-usut-konflik-papua-2288935
Warta Ekonomi. (2026). Puji Prabowo buru-buru copot Purbaya, Mahfud MD: Suahasil menurut saya. https://wartaekonomi.co.id/read634760/puji-prabowo-buru-buru-copot-purbaya-mahfud-md-suahasil-menurut-saya
Departemen Kajian dan Aksi Strategis
Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Kabinet Laksanala
