Attency of the Month: August

A.  Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) beberapa waktu terakhir. Salah satu daerah yang paling menjadi sorotan publik ialah Pati, Jawa Tengah yang berencana menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Bupati Pati Sudewo mengatakan, kenaikan tarif PBB itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati. Menurut Sudewo, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati sudah belasan tahun tidak ada kenaikan, sementara wilayah itu membutuhkan anggaran besar untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Merespons hal tersebut, masyarakat Pati menggelar unjuk rasa imbas dari kenaikan pajak pada Rabu, 13 Agustus 2025. Alih-alih meredamkan suasana, Sudewo justru merespons protes masyarakat dengan pernyataan yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun. Pernyataan tersebut membuat amarah warga Pati semakin terpantik. Meskipun Sudewo membatalkan kebijakan tersebut dan menyampaikan permintaan maafnya, masyarakat Pati tetap bersikeras melakukan demonstrasi dengan membawa tuntutan untuk turunnya Sudewo sebagai bupati.

Selain itu, warga Kota Cirebon, Jawa Barat juga menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB-P2. Kenaikan tarif PBB-P2 di Cirebon sendiri sudah berlaku sejak tahun lalu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Upaya masyarakat untuk menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) sempat dilakukan, namun ditolak. Terdorong oleh gelombang protes di Pati, warga Cirebon kembali menguatkan tekad untuk menuntut pembatalan kebijakan kenaikan PBB-P2. Lebih dulu dari Cirebon, penolakan terhadap PBB-P2 yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dimulai pada Selasa, 12 Agusuts 2025. ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Bone, Jalan Perintis, Watampone. Di hari yang sama, Pengurus Cabang PMII juga mengadakan aksi serupa di Kantor Bupati Bone. Mereka menuntut agar Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, turun langsung menemui massa dan menyerap aspirasi masyarakat.

Masih terdapat kota-kota lain yang juga mengalami kenaikan PBB di antaranya, yaitu Jombang, Banyuwangi, hingga Semaarang. Sejumlah pengamat beranggapan bahwa adanya kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah karena adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Namun sayang, pemerintah pusat justru membantah hal tersebut. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kebijakan kenaikan PBB-P2 adalah murni kewenangan pemerintah daerah, bukan akibat program efisiensi anggaran pemerintah pusat. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira tidak sependapat dengan klaim Hasan Nasbi. Ia menuturkan, kenaikan PBB-P2 di beberapa daerah termasuk Pati jelas disebabkan oleh adanya pengetatan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Efisiensi anggaran ini, malah membuat pemda seperti terkena efek ganda. Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi juga mengungkap kenaikan PBB-P2 di daerahnya merupakan bagian dari penyesuaian peraturan daerah yang wajib dilakukan atas rekomendasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

B.  Animasi Merah Putih One for All

Merah Putih One for All (2025) menjadi sorotan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80. Film animasi berdurasi 70 menit tersebut menjadi sorotan lantaran kualitas animasinya yang dinilai tidak layak. Film animasi yang mengisahkan petualangan dari berbagai latar budaya di Indonesia ini diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dengan produser Toto Soegriwo dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Dalam informasi yang beredar, anggaran film ini mencapai Rp6,8 miliar. Banyak warganet menilai kualitas visual yang ditampilkan tidak sebanding dengan biaya sebesar itu.

Toto Soegriwo melalui unggahan di akun X @totosoegriwo mengklarifikasi informasi yang menjadi perbincangan warganet di media sosial. Ia mengatakan soal dana biaya produksi film yang menerima dana dari pemerintah itu tidak benar. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar juga berkomentar. Irene menjelaskan, keterlibatan kementerian dia hanya sebatas menerima audiensi dari perwakilan tim produksi film animasi itu. Sutradara Hanung Bramantyo heran Merah Putih One For All bisa mendapat jadwal tayang di layar lebar. Padahal, ratusan film Indonesia lain masih harus mengantre untuk memperoleh kesempatan yang sama. Pada Kamis, 14 Agustus 2025, Merah Putih One For All kembali mendapatkan sorotan dari publik karena batalnya tayang di seluruh jaringan Cinepolis Indonesia. Kabar tersebut resmi diumumkan melalui Instagram Cinepolis.

C.  Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Di tengah klaim efisiensi anggaran oleh pemerintah, gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami kenaikan. Anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sehingga pendapatan resmi mereka lebih dari Rp100 juta tiap bulan. Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengklaim gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun terakhir. Selain tunjangan yang naik, anggota DPR juga menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan sebagai kompensasi tidak lagi mendapat rumah dinas. Selain itu, Adies juga mengumumkan bahwa pemerintah menaikkan tunjangan beras dan bensin untuk anggota DPR periode 2024-2029 pada Selasa, 19 Agustus 2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurut politikus Partai Golkar tersebut, kenaikan diberikan karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa iba terhadap para legislator.

Sebelumnya, salah seorang anggota DPR RI, TB Hasanuddin, menyebut bahwa gaji anggota DPR mencapai Rp100 juta per bulan atau sekitar Rp3 juta per hari. Ditambah, terdapat informasi terkait kenaikan gaji anggota DPR tahun 2025 ini. Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah adanya kenaikan gaji anggota legislatif. Ia menjelaskan bahwa yang disebut-sebut kenaikan gaji itu sebenarnya merupakan uang pengganti atau kompensasi uang rumah. . Puan menilai, kebijakan uang pengganti rumah dinas ini efektif dan bermanfaat bagi para wakil rakyat yang baru. Sejumlah pengamat menilai hal ini tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tak memuaskan.

Pada Senin, 25 Agustus 2025, masyarakat merespons dengan melakukan demonstrasi di gedung DPR dengan menyuarakan tuntutan terkait gaji dan tunjangan anggota dewan. Kericuhan dalam aksi massa pun tidak bisa dihindarkan. Bentrokan terjadi dengan polisi yang membuat aparat kemudian berkali-kali menembakkan gas air mata. Buntutan demonstrasi pun berlanjut juga di berbagai daerah. Merespons demonstrasi besar yang menjalar ke berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pimpinan DPR RI akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan ke luar negeri anggota DPR RI. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers usai berdiskusi dengan para ketua partai dan pimpinan DPR RI pada Minggu, 31 Agustus 2025.

 

 

 

REFERENSI

Amini, U. H. (2025). Benarkah Gaji DPR Naik Rp3 Juta per Hari? Cek Fakta & Rinciannya. Tirto.Id. https://tirto.id/benarkah-gaji-dpr-naik-rp3-juta-per-hari-cek-fakta-rinciannya-hfZp#google_vignette

Andani, A. U. (2025). Prabowo: DPR Cabut Beberapa Tunjangan & Moratorium Kunker LN. Tirto.Id. https://tirto.id/prabowo-dpr-akan-cabut-tunjangan-rumah-moratorium-kunker-ke-ln-hgQH

Azhar, F. H. (2025). Rincian Satuan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR, Berapa Biaya Telepon Mereka? Tempo. https://www.tempo.co/politik/rincian-satuan-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-berapa-biaya-telepon-mereka--2061776

Banyak Daerah Menaikkan PBB: Efisiensi Anggaran Perlu Dievaluasi. (2025). Voi.Id. https://voi.id/bernas/508575/banyak-daerah-menaikkan-pbb-efisiensi-anggaran-perlu-dievaluasi

Gabriela, M. (2025). Protes Warga Akibat Kenaikan Pajak di Pati, Jombang, hingga Banyuwangi. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/protes-warga-akibat-kenaikan-pajak-di-pati-jombang-hingga-banyuwangi-2059883

Gaji dan tunjangan anggota DPR lebih Rp100 juta per bulan – “Tidak patut saat masyarakat kesulitan ekonomi.” (2025). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqle4p2gdnzo

Nadeak, F. F. (2025). Mengapa Tiba-tiba Banyak Pemda Menaikkan PBB Gila-gilaan seperti Pati? CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250814062819-532-1262235/mengapa-tiba-tiba-banyak-pemda-menaikkan-pbb-gila-gilaan-seperti-pati

Pradana, S. (2025). Siapa Pembuat Film Animasi Merah Putih One for All? IDN Times. https://www.idntimes.com/hype/entertainment/sinopsis-film-animasi-merah-putih-one-for-all-00-ffxpq-296rfm

Ramadhani, Z. (2025). Polemik Film Merah Putih One For All. Tempo. https://www.tempo.co/teroka/polemik-film-merah-putih-one-for-all-2059734

Saputra, E. Y. (2025). Unjuk Rasa Warga Pati Akibat Kenaikan Pajak “Gila-gilaan” Menjalar ke Cirebon dan Bone. Tempo. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/unjuk-rasa-warga-pati-akibat-kenaikan-pajak-gila-gilaan-menjalar-ke-cirebon-dan-bone/ar-AA1KHqbX?ocid=BingNewsSerp

Trikarinaputri, E. (2025). Begini Alasan Bupati Pati Menaikkan Tarif PBB 250 Persen. Tempo. https://www.tempo.co/politik/begini-alasan-bupati-pati-menaikkan-tarif-pbb-250-persen-2055733

Wahyuningtyas, P. (2025). Rangkuman Hasil Demo Pati 13 Agustus & Respons Bupati Sudewo. Tirto.Id. https://tirto.id/rangkuman-hasil-demo-pati-13-agustus-respons-bupati-hfNR

Yahya, R. A. (2025). Rangkuman Demo 25-29 Agustus, Ricuh hingga Jatuh Korban Jiwa. Tirto.Id. https://tirto.id/rangkuman-demo-25-29-agustus-ricuh-hingga-jatuh-korban-jiwa-hgMw

 

[Departemen Kajian Aksi Strategis]

Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Kabinet Tinta pena