Attency of the Month : July

A.  Vonis Tom Lembong

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016. Majelis hakim juga menghukum Tom Lembong membayar denda sebesar Rp 750 juta. Tom Lembong dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim membeberkan hal-hal yang memberatkan dalam vonis Tom Lembong, di antaranya:

1.    Kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila berdasarkan UUD 1945.

2.    Terdakwa saat sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan asas kepastian hukum, dan meletakkan hukum dengan ketentuan pasal perundang-undangan sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilitas harga di bidang perdagangan, khususnya gula.

3.    Terdakwa dinilai tidak bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang murah dan terjangkau oleh mesyarakat.

4.    Terdakwa dinilai telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Menurut jaksa, Tom telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp515.408.740.970,36 (Rp515 miliar), merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 (Rp578 miliar) dalam kegiatan impor gula semasa ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun, Tom kukuh merasa tidak bersalah. Tom menyatakan kegiatan impor gula semata-mata menindaklanjuti arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dilakukan sesuai dengan prosedur termasuk melibatkan kementerian lain. Tom Lembong mengatakan majelis hakim tidak menyatakan adanya niat jahat dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016. Eks penyidik KPK Aulia Postiera mengatakan putusan terhadap Tom Lembong menjadi peringatan serius bagi arah penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai vonis tersebut mengabaikan prinsip utama dalam hukum pidana, yakni unsur mens rea atau niat jahat.

B.  Eri Cahyadi Tolak Trans Jatim

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menolak Bus Trans Jatim Koridor VII masuk ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Bus Tran Jatim Koridor VII rencananya akan melewati Sidoarjo-Surabaya Melalui Jalur Barat. Namun, bus tersebut dialihkan rutenya ke Lamongan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, dirinya ingin menjaga trayek yang sudah ada. Trayek angkutan umum yang masuk TIJ adalah Suroboyo Bus, Feeder Wira Wiri Surabaya dan angkot. Eri beranggapan jika Trans Jatim masuk TIJ, maka dikhawatirkan akan berdampak ke trayek yang sudah ada. Eri mengatakan, integrasi antarmoda adalah prinsip utama pengembangan transportasi publik, bukan penggantian atau penghapusan layanan yang sudah eksis. Ia mengusulkan agar Trans Jatim hanya berhenti di titik transit luar kota agar penumpang bisa melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan dalam kota.

Selain menjaga keseimbangan sistem transportasi, kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi mata pencaharian para pengemudi angkutan lokal serta memastikan kesinambungan layanan transportasi publik yang ramah dan terjangkau bagi warga Surabaya. Menanggapi hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dishub Nyono menyatakan terbuka terhadap berbagai skema kerja sama, termasuk sistem pembagian pendapatan antaroperator. Dishub Jatim menegaskan bahwa integrasi layanan tetap menjadi tujuan utama demi mempermudah mobilitas masyarakat. Meski demikian, pihaknya menghormati kewenangan Pemkot Surabaya dalam pengelolaan transportasi dalam kota, dan berharap koordinasi antarpemerintah dapat terus berjalan secara kolaboratif. Keputusan akhir terkait rute dan titik akhir koridor VII Bus Trans Jatim masih menunggu hasil pembahasan lintas instansi.

C. Tarif Dagang Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan penting dengan Indonesia. Trump resmi menurunkan tarif perdagangan untuk barang asal Indonesia yang masuk ke AS menjadi 19%, angka terendah di ASEAN. Sebelumnya, tarif awal untuk Indonesia adalah sebesar 32% yang mengalami penundaan pada April lalu.  Kesepakatan ini diumumkan dalam pernyataan bersama Gedung Putih pada Selasa, 22 Juli 2025. Berikut adalah sejumlah kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika:

1.   Indonesia akan menghilangkan sekitar 99% hambatan tarif untuk berbagai produk industri serta makanan dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.

2.   Amerika Serikat akan mengurangi tarif timbal balik hingga 19%  sebagaimana ditetapkan dalam Executive Order 14257 pada 2 April 2025 terhadap barang-barang asal Indonesia.

3.   Amerika Serikat dan Indonesia akan merundingkan aturan asal yang memfasilitasi keduanya.
Hal ini untuk memastikan manfaat perjanjian diperoleh kedua negara tersebut.

4.   Amerika Serikat dan Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi hambatan non-tarif Indonesia yang mempengaruhi perdagangan dan investasi bilateral di berbagai bidang prioritas.

5.   Amerika Serikat dan Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi dan mencegah hambatan bagi produk pangan dan pertanian AS di pasar Indonesia. Termasuk dengan membebaskan produk pangan dan pertanian AS dari semua rezim perizinan impor serta persyaratan keseimbangan komoditas.

6.   Indonesia berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat.

7.   Indonesia berkomitmen untuk bergabung dengan forum global tentang Kelebihan Kapasitas Baja atau Global Forum on Steel Excess Capacity.

8.   Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak buruh yang diakui secara internasional. Hal ini akan dilakukan dengan mengadopsi dan menerapkan larangan impor barang-barang yang diproduksi melalui kerja paksa atau wajib kerja.

9.   Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi dan mempertahankan perlindungan lingkungan hidup tingkat tinggi dan menegakkan hukum lingkungan hidup secara efektif.

10.    Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor komoditas industri ke Amerika Serikat.

11.    Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keamanan nasional.

12.    Kesepakatan komersial yang meliputi pengadaan pesawat, pembelian produk pertanian, dan pembelian produk energi.

Amerika Serikat dan Indonesia akan merundingkan dan menyelesaikan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Selain itu, kedua negara juga akan menyiapkan perjanjian untuk ditandatangani dan melaksanakan formalitas domestik sebelum diberlakukan.  Dilansir dari Tempo, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, hasil negosiasi tarif ini tetap merugikan posisi Indonesia. Sebagai timbal balik atas penurunan tarif, Trump mengatakan ekspor dari AS ke Indonesia akan bebas dari tarif dan hambatan non-tarif. Di satu sisi, tarif 19 persen akan menguntungkan ekspor produk dari Indonesia seperti alas kaki, pakaian jadi, minyak kelapa sawit (CPO), dan karet. Namun di sisi lainnya, impor produk dari AS akan membengkak khususnya untuk sektor minyak dan gas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia, serta produk farmasi.

D. Penetapan Hari kebudayaan

Pemerintah RI resmi menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN). Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Meski ditetapkan sebagai hari nasional, Hari Kebudayaan Nasional tidak tidak termasuk sebagai libur nasional. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Fadli Zon di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2025 dan telah disahkan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Sekretariat Jenderal. Fadli Zon menerangkan keputusan tersebut berdasarkan pada perlunya pelestarian dan pemajuan kebudayaan dilaksanakan untuk memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tujuan Hari Kebudayaan Nasional, yakni penguatan identitas nasional, pelestarian kebudayaan, serta pendidikan dan kebanggaan budaya.

Hari Kebudayaan Nasional yang ditetapkan pada 17 Oktober juga diwarnai polemik dari masyarakat lantaran tanggal tersebut adalah hari lahir Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi ini, Fadli Zon mengatakan, hal tersebut hanyalah sebuah kebetulan. Dirinya menegaskan kembali, penetapan Hari Kebudayaan Nasional berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak dengan lainnya. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga buka suara terkait hal ini. Hasan menegaskan, penetapan hari itu tidak ada kaitannya dengan ulang tahun Prabowo. Hasan menjelaskan, penetapan Hari Kebudayaan merupakan hasil kajian dan masukan dari para budayawan, seniman dan pelaku tradisi yang mendorong adanya hari khusus untuk menghargai peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa. Hasan menjelaskan, sebelum ditetapkan tanggal 17 Oktober, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah tanggal lain sebagai alternatif Hari Kebudayaan, seperti 2 Mei dan 20 Mei. Namun, tanggal-tanggal tersebut telah memiliki peringatan nasional masing-masing. Hasan mengimbau masyarakat untuk tidak mengaitkan setiap kebetulan secara berlebihan. Ia juga mencontohkan bahwa 21 Juni merupakan tanggal wafat Presiden Soekarno, sekaligus tanggal lahir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

 Referensi

Andhi Dwi Setiawan, & Andi Hartik. (2025). Eri Cahyadi Jelaskan Soal Bus Trans Jatim Koridor VII Tak Bisa Masuk Terminal Joyoboyo Surabaya. Kompas.Com. https://surabaya.kompas.com/read/2025/07/15/194122478/eri-cahyadi-jelaskan-soal-bus-trans-jatim-koridor-vii-tak-bisa-masuk

Azmi, F. (2025). Walkot Eri Larang Bus Trans Jatim Masuk Joyoboyo, Ini Kata Dishub Jatim. DetikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8023086/walkot-eri-larang-bus-trans-jatim-masuk-joyoboyo-ini-kata-dishub-jatim

Delvira Hutabarat. (2025). Hari Kebudayaan Bersamaan dengan Ultah Prabowo, Fadli Zon: Kebetulan Saja. Liputan6. https://www.liputan6.com/news/read/6108143/hari-kebudayaan-bersamaan-dengan-ultah-prabowo-fadli-zon-kebetulan-saja?page=2

Gabriela, M. (2025). Kilas Balik Vonis 4,5 Tahun Penjara Tom Lembong dan 3,5 Tahun Bui untuk Hasto. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-vonis-4-5-tahun-penjara-tom-lembong-dan-3-5-tahun-bui-untuk-hasto-2052755#goog_rewarded

Isi Lengkap Kerangka Kesepakatan Tarif RI-AS, Ada Deal Mengejutkan. (2025). CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250723072208-4-651368/isi-lengkap-kerangka-kesepakatan-tarif-ri-as-ada-deal-mengejutkan

Kanya Anindita Mutiarasari. (2025). Hari Kebudayaan Diperingati 17 Oktober, Ini Asal-usul Penetapannya. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8016363/hari-kebudayaan-diperingati-17-oktober-ini-asal-usul-penetapannya/amp

Khusnul Hasana. (2025). Eri Bilang Trans Jatim Ditolak Masuk Joyoboyo karena Mengancam Trayek Lain. IDN Times. https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/eri-bilang-trans-jatim-ditolak-masuk-joyoboyo-karena-mengancam-trayek-lain-00-w15v1-5kcxtj

Mufarida, B. (2025). Hari Kebudayaan Nasional Bertepatan dengan Ultah Prabowo, Ini Penjelasan Istana. Inews.Id. https://www.inews.id/news/nasional/hari-kebudayaan-nasional-bertepatan-dengan-ultah-prabowo-ini-penjelasan-istana/all

Muhid, H. K. (2025). Kasus Tom Lembong: 23 Kali Sidang, Tak Ada Niat Jahat, hingga Vonis 4,5 Tahun Penjara. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kasus-tom-lembong-23-kali-sidang-tak-ada-niat-jahat-hingga-vonis-4-5-tahun-penjara-2049204#goog_rewarded

Sari, A. R. (2025). Vonis Tom Lembong 4,5 Tahun Penjara, Hakim Tidak Menyatakan Ada Niat Jahat dan Tidak Terima Uang Korupsi. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/vonis-tom-lembong-4-5-tahun-penjara-hakim-tidak-menyatakan-ada-niat-jahat-dan-tidak-terima-uang-korupsi-2035960

Subekti, R. (2025). Trump Resmi Umumkan Tarif 19% untuk RI, Ini Daftar Lengkap Kesepakatan Dagangnya. Katadata. https://katadata.co.id/finansial/makro/688047fbc79a5/trump-resmi-umumkan-tarif-19-untuk-ri-ini-daftar-lengkap-kesepakatan-dagangnya

Suciatiningrum, D. (2025). Resmi, Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober Hari Kebudayaan Nasional. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/resmi-fadli-zon-tetapkan-17-oktober-hari-kebudayaan-nasional-00-481xk-95djnj

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun dalam Kasus Korupsi Impor Gula. (n.d.). CNN Indonesia. http://cnnindonesia.com/nasional/20250718083420-12-1252030/tom-lembong-divonis-45-tahun-dalam-kasus-korupsi-impor-gula

Yudi, A. L. (2025). Kenapa Penurunan Tarif Impor Trump jadi 19 Persen Tetap Merugikan Indonesia. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/kenapa-penurunan-tarif-impor-trump-jadi-19-persen-tetap-merugikan-indonesia-2015456#goog_rewarded

 

[Departemen Kajian Strategis, 2025]

Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Kabinet Tinta Pena