Attency of the Month: September

A.  Reset Indonesia

Tagar #ResetIndonesia merupakan bentuk protes masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan situasi sosial-politik Indonesia yang dinilai jauh dari keadilan. Secara jelasnya, tagar Reset Indonesia dipicu oleh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima, termasuk kebijakan fasilitas rumah Rp 50 Juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas. Kebijakan tersebut hadir di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu. Meninggalnya Affan Kurniawan oleh aparat kepolisian di tengah aksi demonstrasi juga menjadikan situasi semakin memanas. Kemarahan publik tidak dapat dihindarkan dan memperluas penyebaran tagar #ResetIndonesia. 

Diawali oleh musisi, tagar #ResetIndonesia meluas ke berbagai kalangan aktivis dan warganet melalui sejumlah media sosial, yakni Instagram dan X (Twitter). Bersamaan dengan tagar #ResetIndonesia, beredar templat berisi 17 + 8 tuntutan rakyat yang dirangkum dari aspirasi publik terhadap pemerintah. Garis besar dari tuntutan ini adalah transparansi, reformasi, dan empati. Tagar #ResetIndonesia dan templat 17 + 8 tuntutan rakyat dimaknai sebagai dorongan masyarakat terhadap pemerintah untuk mengatur ulang sistem pemerintahan agar lebih berpihak terhadap rakyat.

Reset Indonesia tidak hanya berupa gerakan di media sosial, melainkan juga gerakan demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Beberapa tokoh kunci dan organisasi masyarakat sipil berperan aktif dalam menggalang dukungan dan mengorganisir aksi demonstrasi. Sebagai lanjutan aksi demonstrasi yang dimulai dari 25 Agustus 2025, di awal bulan September, aksi demonstrasi semakin mencekam. Aksi diwarnai pembakaran gedung parlemen hingga fasilitas umum. Tidak hanya itu, rumah para pejabat juga menjadi sasaran warga. Mereka menjarah perabotan hingga barang-barang pribadi yang terdapat di rumah tersebut. Hal ini dinilai janggal sehingga memunculkan berbagai spekulasi dari publik, seperti halnya, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengalami penjarahan tanpa adanya pengamanan yang berarti. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa tindakan pada demonstrasi sudah terlihat melawan hukum, bahkan mengarah pada makar atau terorisme.

B.  Reshuffle Kabinet

Pada Senin sore, 8 September 2025, Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat. Para menteri koordinator dan menteri yang mengalami pergantian, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Koperasi Budi Arie; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan reshuffle kabinet dilakukan setelah presiden melalui evaluasi, pertimbangan, dan menerima masukan.

Kabar reshuffle mencuat menyusul tertangkapnya mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di kantornya pada Kamis, 21 Agustus 2025. Setelah Immanuel ditetapkan tersangka, Presiden Prabowo Subianto langsung memecat Immanuel Ebenezer sebagai wakil menteri ketenagakerjaan.

Pada Rabu, 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Terdapat 11 pejabat baru yang terdiri dari atas dua menteri, tiga wakil menteri, dan enam kepala badan atau lembaga. Prabowo melantik Jenderal (Purnawirawan) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk menggantikan Budi Gunawan. Erick Thohir digeser dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan berganti sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, terdapat nama baru yang turut masuk, antara lain M. Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Reformasi Kepolisian, dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Angga menggantikan posisi Hasan Nasbi sebagai juru bicara Presiden.

C. Keracunan MBG

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik dari publik setelah rangkaian kasus keracunan massal terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan laporan Tempo terhitung mulai 12 Agustus hingga 18 September 2025, kasus keracunan di berbagai sekolah sedikitnya telah menyebabkan 978 siswa dirawat di rumah sakit dengan gejala yang bermacam-macam. Mulai dari diare, gatal-gatal di seluruh badan, mual muntah, bengkak wajah, gatal tenggorokan, sesak nafas, pusing, dan sakit kepala. Per akhir September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat telah ada sekitar 6.452 kasus keracunan menu MBG.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab medis di balik keracunan massal MBG, yakni di antaranya terdapat bakteri, virus, dan zat kimia. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Fokus utama evaluasi adalah soal kedisiplinan dan kualitas makanan di seluruh SPPG, serta sterilisasi seluruh alat makan dan perbaikan proses sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah.

Selain itu, pemerintah meminta Menteri Kesehatan untuk menginstruksikan puskesmas dan unit kesehatan sekolah (UKS) turut secara akitf memantau SPPG secara rutin, berkala. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai moratorium atau penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas rangkaian kasus keracunan massal belum diperlukan. Menurutnya, akan lebih baik untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi program itu secara menyeluruh. Puan juga menyebut akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat aturan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan ini, harapannya, kasus keracunan dari program MBG tidak akan terulang kembali.

D.  Prabowo dalam Sidang PBB

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa, 23 September 2025. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan beberapa hal yang dimulai dengan menceritakan penjajahan yang dialami Indonesia, kemudian Prabowo menyinggung perihal penyelesaian masalah yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menurutnya, solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh kedua negara. Ia mengatakan Palestina harus merdeka. Akan tetapi, Israel juga harus diakui dan dijamin keselamatan serta keamanannya.

Dalam mendukung Palestina, Prabowo menyatakan siap untuk mengirim pasukan perdamaian ke perbatasan Gaza-Israel. Selain itu, Prabowo juga menyinggung  rencananya membangun proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall, serta berbicara mengenai ambisinya yakni menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan Presiden Prabowo pada sidang PBB tidak lepas dari kritikan masyarakat. Menurut Amnesty International Indonesia (AII), Prabowo lantang membicarakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh penjajah dan terjadi di Palestina, tetapi diam ketika membicarakan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri. Selama Prabowo menjabat sebagai presiden, terdapat 13 kasus kekerasan yang menimpa kelompok minoritas. Selain itu, AII juga mengkritisi pernyataan Prabowo dalam pidatonya mengenai permasalahan Israel dan Palestina. Prabowo sama sekali tidak menggunakan diksi genosida saat berbicara kejahatan Israel terhadap Palestina. 

REFERENSI

Agustin, S. R. (2025). Isi Lengkap & Poin-Poin Penting Pidato Prabowo di PBB. tirto.id. https://tirto.id/isi-lengkap-poin-poin-penting-pidato-prabowo-di-pbb-hifr

Breaking News: Prabowo Reshuffle 4 Menteri dan Satu Menko | tempo.co. (2025, September 8). Tempo. https://www.tempo.co/politik/breaking-news-prabowo-reshuffle-4-menteri-dan-satu-menko-2067667

Darmawan, A., & Adhi, I. (2025, Oktober 2). Menkes Ungkap Penyebab Medis Keracunan MBG: 8 Bakteri, 2 Virus, dan 2 Zat Kimia. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/02/111500865/menkes-ungkap-penyebab-medis-keracunan-mbg--8-bakteri-2-virus-dan-2-zat

Demo hari ini: Mengapa aksi demonstrasi berujung pengrusakan dan penjarahan? (2025, September 2). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxp99z02gdo

Dewi, S. (2025, September 25). Amnesty Kritik Pidato Prabowo di PBB: Tak Selaras Kebijakan di Dalam Negeri. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/amnesty-kritik-pidato-prabowo-di-pbb-tak-selaras-kebijakan-di-dalam-negeri-00-bbwlv-vm012k

Djati Waluyo. (2025). Reshuffle Kabinet, Presiden Ganti Lima Menteri dan Tambah Kementerian Baru. Warta Ekonomi. https://wartaekonomi.co.id/read581877/reshuffle-kabinet-presiden-ganti-lima-menteri-dan-tambah-kementerian-baru

Hafidzhoh, M. (2025, September 25). Gelombang #ResetIndonesia 2025 Reformasi DPR dan Hentikan Kekerasan Polisi. Intersport.Id. https://intersport.id/gelombang-resetindonesia-tuntutan-reformasi-dpr-dan-hentikan-kekerasan-polisi-menggema-di-2025/

Kabinet Prabowo Makin Gemoy | tempo.co. (2025, September 18). Tempo. https://www.tempo.co/politik/reshuffle-kabinet-merah-putih-prabowo-2070852

Kathryn, R. (2025, September 17). Deretan Kasus Keracunan MBG Sebulan Terakhir, Ratusan Siswa Jadi Korban. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/deretan-kasus-keracunan-mbg-sebulan-terakhir-ratusan-siswa-jadi-korban-00-f48mr-l0x2ps

Kumara, A. R. A. (2025, September 2). Apa Arti Hashtag Reset Indonesia? IDN Times. https://www.idntimes.com/life/inspiration/apa-arti-hashtag-reset-indonesia-00-98756-bq2nvs

MBG dan ribuan kasus keracunan – Evaluasi SPPG dan standar higienis jadi prioritas. (2025, September 22). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj119359q4o

Meilina, D. S., Kamila. (2025, September 3). Viral Tagar #ResetIndonesia, Apa Maknanya? - Teknologi Katadata.co.id. https://katadata.co.id/digital/teknologi/68b7a59db2f57/viral-tagar-resetindonesia-apa-maknanya

Poin-poin Pidato Prabowo di Sidang PBB, Dari Solusi Dua Negara Hingga Giant Sea Wall | tempo.co. (2025, September 24). Tempo. https://www.tempo.co/politik/poin-poin-pidato-prabowo-di-sidang-pbb-dari-solusi-dua-negara-hingga-giant-sea-wall-2072752

Ramadhanty, N. (2025). Puan Nilai Belum Perlu Moratorium MBG Imbas Keracunan Massal. tirto.id. https://tirto.id/puan-nilai-belum-perlu-moratorium-mbg-imbas-keracunan-massal-hiSv

 

 [Departemen Kajian Aksi Strategis]

Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Kabinet Tinta Pena