Attency of the Month: May

A.  Penulisan Ulang Sejarah

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah menggagas proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia dengan melibatkan 100 lebih sejarawan yang dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Sejarah FIB UI Susanto Zuhdi. Bukan hanya sejarawan, proses penulisan ulang sejarah RI juga melibatkan para arkeolog karena terdapat penulisan prasejarah hingga era manusia kontemporer di Indonesia. Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan urgensi proyek ini, yakni menghapus bias kolonial, menguatkan identitas nasional, hingga menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga menekankan pentingnya proses penulisan yang inklusif dan transparan. Sjaifudian menyatakan bahwa DPR ingin mendengar siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana proses kerja yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.

Fadli Zon mengungkapkan penulisan sejarah ini akan terdiri dari 10 jilid utama berdasarkan periodisasi yang disesuaikan dengan temuan dan pendekatan baru. 10 jilid utama yang digagas, di antaranya:

1.   Sejarah Awal Nusantara

2.   Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China

3.   Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah

4.   Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi

5.   Respons Terhadap Penjajahan

6.   Pergerakan Kebangsaan

7.   Perang Kemerdekaan Indonesia

8.   Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi

9.   Orde Baru (1967-1998)

10.   Era Reformasi (1999-2024)

Proyek penulisan ulang ini ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan berharap buku sejarah versi baru ini bisa segera diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional agar generasi muda mendapatkan narasi sejarah yang lebih utuh dan berimbang. Selama proses pengerjaan berlangsung, proyek penulisan ulang sejarah ini tidak lepas dari polemik dan kritikan dari masyarakat, seperti halnya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang merupakan gabungan dari sejarawan dan ilmuwan lintas organisasi menentang rencana pemerintah tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X, AKSI menolak rencana pemerintah dalam penulisan sejarah Indonesia versi terbaru. Menurut mereka, penulisan ulang sejarah berpotensi menghilangkan fakta-fakta sejarah masa lalu, khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah terjadi.

AKSI menarasikan sejarah yang hendak ditulis tersebut sebagai “sejarah resmi Indonesia”, konsepnya dikhawatirkan akan serupa dengan penulisan sejarah yang lazim dilakukan oleh negara otoriter. Ketua AKSI, Marzuki Darusman, menyebut proyek pemerintah Indonesia ini mirip dengan langkah Adolf Hitler yang saat itu berupaya menuliskan kembali sejarah Perang Dunia I. Tidak hanya dari peserta AKSI, anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, juga memiliki kekhawatiran. Menurutnya, jika penulisan ulang sejarah tersebut menggunakan frasa “sejarah resmi”, akan muncul potensi menjadikan tulisan sejarah tersebut sebagai pedoman tunggal. Jika hal tersebut terjadi, penulisan sejarah Indonesia lainnya dengan perspektif yang berbeda bisa mendapat anggapan sebagai perlawanan terhadap pemerintah.

B.  Siswa Dikirim ke Barak

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah merealisasikan program yang ia canangkan pada bulan April lalu, yakni mengirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Program yang bekerja sama dengan TNI AD ini mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025. Dedi mengungkapkan tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Peserta program, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Mereka yang diprioritaskan untuk diikutkan dalam program pembinaan adalah siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pembinaan akan berlangsung selama 6 bulan untuk tiap siswa.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan program pembinaan anak-anak itu bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan. Program ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta. Wahyu menuturkan pendidikan ini bertujuan membina siswa tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang memiliki permasalahan kepribadian maupun perilaku menyimpang, yang berurusan dengan suatu tindak pidana.

Meski begitu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap adanya praktik intimidatif dalam pelaksanaan program pendidikan karakter yang digagas oleh Dedi Mulyadi itu. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut, anak-anak yang menolak mengikuti program ini bahkan mendapat ancaman tidak naik kelas. KPAI menemukan adanya ketidakpastian dalam penentuan siswa nakal yang akan dikirim ke barak. Jasra mengatakan di salah satu lokasi program, yakni di Purwakarta, ditemukan tiga SMP negeri yang belum memiliki guru BK. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar ihwal siapa yang sebenarnya memberikan rekomendasi agar siswa mengikuti program tersebut. KPAI juga mencatat sekitar 6,7 persen anak menyatakan tidak tahu alasan mereka dikirim ke program tersebut. Bagi KPAI, ini menjadi tanda bahwa proses seleksi peserta masih bermasalah.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengevaluasi kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak militer. Menurut Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung Fahriza, selama ini sekolah telah menangani siswa yang bermasalah melalui banyak cara. Namun, apabila program tersebut dianggap kurang berhasil, maka seharusnya dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui apa kendalanya maka tidak harus dibawa ke barak militer. Sementara itu, Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib mengatakan, TNI bukan satu-satunya instansi yang bisa bekerja sama dalam pembinaan kesiswaan. Menurutnya, sekolah dapat melibatkan banyak instansi lain, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kwarcab Pramuka, BNN, Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

C.  Merger Grab dan Gojek

Grab sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat karena adanya dugaan merger dengan gojek. Pada Kamis, 15 Mei 2025, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan bahwa informasi merger tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi. Dilansir dari Tempo.co, Perusahaan Grab beroperasi hanya sebagai penanaman modal asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan diizinkan oleh pemerintah Indonesia. PMA adalah struktur hukum yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan global yang berinvestasi di Indonesia dan telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan bisnis berskala besar, mempercepat adopsi teknologi, dan mendukung inovasi lintas sektor.

Isu yang beredar membuat ribuan pekerja ojol melakukan unjuk rasa, tepatnya pada 20 Mei 2025, di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa timur. Tujuan unjuk rasa tidak hanya untuk menolak merger antara Gojek dan Grab, tetapi potongan aplikasi sebesar 10% dan tuntutan untuk menaikkan tarif pengantaran penumpang juga menjadi poin utamanya. Juru bicara Frontal Jawa Timur Samuel Grandy Kalengkongan menyebutkan massa pengemudi ojol yang berjumlah sekitar 6.500 itu merupakan gabungan dari berbagai daerah. Selain di Surabaya, demo ojol juga digelar di Banyuwangi.

D. Intimidasi terhadap Penulis Opini Detikcom

Seorang penulis opini di Detikcom mengalami dua kali serangan fisik dari orang tak dikenal setelah artikelnya yang mengkritisi pengangkatan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai tayang pada 22 Mei 2025. Artikel berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” menyoroti pengangkatan jenderal aktif di posisi sipil yang dianggap bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam birokrasi. Penulis, yang merupakan seorang ASN dan mahasiswa magister, mengaku diserempet serta didorong oleh dua orang tak dikenal saat mengantar anak ke sekolah. Serangan serupa kembali terjadi keesokan harinya saat penulis sedang berjalan kaki. Kedua penyerang langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya. Penulis merasa terancam dan akhirnya meminta agar artikelnya dicabut dari situs Detikcom.

Redaksi Detikcom awalnya menolak permintaan tersebut karena belum ada rekomendasi dari Dewan Pers. Namun, setelah penulis melapor ke Dewan Pers, artikel itu akhirnya dihapus. Judul tulisan diganti menjadi Tulisan Ini Dicabut dan isi opini sudah tidak dapat diakses. Dalam klarifikasinya, Detikcom menyatakan penghapusan dilakukan atas permintaan penulis dan bukan karena intervensi eksternal. Koordinator AJI Indonesia, Erick Tanjung, menilai kejadian ini sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berekspresi. Ia menyebut tindakan intimidasi dan pencabutan artikel sebagai pola pembungkaman yang mengingatkan pada praktik otoriter di masa lalu.

Dewan Pers telah menerima laporan dugaan intimidasi tersebut dan saat ini tengah melakukan verifikasi. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan belum ada rekomendasi dari lembaganya terkait pencabutan artikel itu. Ia juga mengecam segala bentuk intimidasi terhadap penulis dan meminta semua pihak menjaga ruang demokrasi serta melindungi suara kritis, termasuk dari kalangan mahasiswa.

E.  Ray Dalio Batal Gabung Danantara

Ray Dalio adalah pendiri Bridgewater Associates, perusahaan dana lindung nilai terbesar di dunia. Nama Ray Dalio menjadi sorotan publik karena resmi menjadi bagian dari Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Nama ini pada akhirnya diumumkan secara resmi oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, di acara Meet The Team Danantara Indonesia yang digelar pada Senin, 24 Maret 2025. Namun, pada Rabu 28 Mei 2025, berbagai sumber mengabarkan Ray Dalio mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

berdasarkan pemberitaan Bloomberg, Danantara melakukan presentasi dengan sekelompok pebisnis dari mancanegara di Jakarta pada Mei lalu. Dalam presentasi tersebut, Danantara hanya memiliki empat Dewan Penasihat, yakni Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, Thaksin Shinawatra, dan Helman Sitohang. Nama Ray Dalio tidak ada dalam jajaran Dewan Penasihat Badan tersebut. Hingga saat ini, sumber-sumber terkait menuturkan, alasan Dalio tidak ingin bergabung belum disampaikan secara jelas, juru bicara Ray Dalio pun menolak memberikan komentar.

 Rosan Roeslani mengatakan, Ray Dalio masih bergabung dengan mereka. Rosan mengaku, baru bertemu dengan anak Ray Dalio, Mark Dalio dan tim pada pekan lalu. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengundang Ray Dalio dan sejumlah konglomerat asal Indonesia untuk membahas Danantara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025 siang. Dalam pertemuan itu, Rosan menyampaikan, Ray Dalio memberikan banyak masukan untuk mengembangkan Danantara, di antaranya yakni mengenai kerja sama inisiatif, dan sektor-sektor yang harus dilakukan Danantara.

 

REFERENSI

Abdurrahman, S. (2025). Sederet Informasi Soal Penulis Opini Detikcom yang Mengaku Diintimidasi. Tempo. https://www.tempo.co/politik/sederet-informasi-soal-penulis-opini-detikcom-yang-mengaku-diintimidasi-1543606

Amin, I. (2025). Penulisan Ulang Sejarah: Siapa yang Diuntungkan? Tirto.Id. https://tirto.id/penulisan-ulang-sejarah-siapa-yang-diuntungkan-hbXo

Ansori, W. W. (2025). Penulisan Ulang Sejarah RI Habiskan Rp 9 Miliar, Fadli Zon Klaim Libatkan 113 Ahli dari Aceh hingga Papua. Kompas.Com. https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/05/27/165635688/penulisan-ulang-sejarah-ri-habiskan-rp-9-miliar-fadli-zon-klaim

Ayu, R. D. (2025). Apa yang Diajarkan kepada Siswa di Barak Militer ala Dedi Mulyadi? Tempo. https://www.tempo.co/politik/apa-yang-diajarkan-kepada-siswa-di-barak-militer-ala-dedi-mulyadi--1493926

DPR Setujui Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Akhiri 26 Tahun Kekosongan. (2025). Menpan. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/dpr-setujui-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-akhiri-26-tahun-kekosongan

Fakta-fakta Proyek Penulisan Sejarah Resmi Indonesia. (2025). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250507120510-20-1226725/fakta-fakta-proyek-penulisan-sejarah-resmi-indonesia

Hasan, A. Al. (2025). Penjelasan Grab Indonesia soal Merger dengan Gojek: Spekulasi yang Tak Terverifikasi. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/penjelasan-grab-indonesia-soal-merger-dengan-gojek-spekulasi-yang-tak-terverifikasi-1444055

Janati, F. (2025). Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dimulai, Dijamin Jujur? Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/05/15/06550931/penulisan-ulang-sejarah-indonesia-dimulai-dijamin-jujur?page=all

Kamil, I. (2025). Dewan Pers Soroti Pencabutan Artikel Opini Detikcom. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/05/24/18124941/dewan-pers-soroti-pencabutan-artikel-opini-detikcom

Lidyana, V. (2025). Fakta-Fakta Kabar Ray Dalio Batal Jadi Dewan Penasihat Danantara. IDN Times. https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/fakta-fakta-kabar-ray-dalio-batal-jadi-dewan-penasihat-danantara?page=all

Mashabi, S. (2025). FSGI Minta Mendikdasmen Evaluasi Kebijakan Siswa Nakal Masuk Barak Militer. Kompas.Com. https://www.kompas.com/edu/read/2025/05/19/164628871/fsgi-minta-mendikdasmen-evaluasi-kebijakan-siswa-nakal-masuk-barak-militer

Nugraheny, D. E. (2025). Ray Dalio Batal Gabung Danantara, Apa Alasannya? Kompas.Com. Ray Dalio Batal Gabung Danantara, Apa Alasannya?%0A%0AArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul %22Ray Dalio Batal Gabung Danantara, Apa Alasannya?%22, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2025/05/28/094656626/ray-dalio-batal-gabung-danantara-apa-alasannya.%0A%0A%0AKompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6%0ADownload aplikasi: https://kmp.im/app6

Rakhmayanti, I. (2025). Grab Buka Suara Isu Merger dengan Gojek. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250515141953-37-633554/grab-buka-suara-isu-merger-dengan-gojek/amp

Sasandra, C. (2025). Profil Ray Dalio, Dikabarkan Mundur sebagai Dewas Danantara. Fortune Indonesia. https://www.fortuneidn.com/news/profil-ray-dalio-d7w01-00-fykp7-b5gkzv

Wibowo, K. (2025). Demo Ojol di Surabaya, Pengemudi Ngotot Tuntutan Harga Mati. Tempo. https://www.tempo.co/politik/demo-ojol-di-surabaya-pengemudi-ngotot-tuntutan-harga-mati-1493990

 

 

 [Departemen Kajian Strategis, 2025]

Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Kabinet Tinta Pena